RUU Penyiaran, Tonggak Perubahan Penyiaran Indonesia Cetak E-mail
Berita Utama
Kamis, 23 Maret 2017 22:00

Adangdaradjatun.com (Kamis, 23 Maret 2017)Tidak lama setelah setelah diundangkannya UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, reaksi penolakan masyarakat terhadap undang-undang ini bermunculan. Undang-undang yang lahir dalam masa pasca reformasi ini, dinilai masyarakat tidak menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat akan penyiaran. Melalui berbagai upayanya, masyarakat pun meminta UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diganti dengan Undang-Undang Penyiaran yang baru.

Setelah penantian panjang, RUU Penyiaran kini telah masuk dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI. Dalam proses harmonisasi, gagasan-gagasan demokratisasi penyiaran, larangan monopoli lembaga penyiaran, penguatan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) dan lain sebagainya, muncul dalam pembahasan. KPI yang diundang oleh Badan Legislasi dalam rapat dengar pendapat memberikan penjelasan tentang muatan materi yang harus ada dalam RUU Penyiaran.

Salah satu materi muatan yang dibahas adalah tentang konsep pemberian denda atas lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran. KPI memberikan gambaran bahwa seharusnya Indonesia dapat mengadaptasi konsep denda penyiaran di negara lain.

Pada sesi penajaman, Drs. H. Adang Daradjatun menanyakan tentang konsep denda penyiaran tersebut yang sukses diterapkan di negara lain.

“Saya ingin lebih tau untuk wawasannya saja. Tolong diceritakan konsep denda di negara yang anda sebutkan tadi.” kata Drs. H. Adang Daradjatun yang juga menjadi anggota Panja (Panitia Kerja) RUU Penyiaran dari Fraksi PKS

Menurut KPI, negara yang perlu dijadikan rule model untuk penerapan denda adalah negara Turki. Di Turki, denda penyiaran diberikan dengan didasarkan pada profit perusahaan bulan sebelumnya. Dengan konsep seperti ini, lembaga penyiaran di Turki menjadi lebih hati-hati dan selektif dalam menjalankan proses penyiaran.

Badan Legislasi berharap bahwa tahun ini RUU Penyiaran dapat disahkan, sehingga masalah dan kebutuhan masyarakat akan penyiaran dapat segera terjawab.

 


AddThis
 

Halal bi Halal di DPD PKS Jakarta Barat

News image

  Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk wilayah Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta yang terlet...

Minggu, 15 Juli 2018

Menghadiri Walimatus Safar

News image

Anggota Komisi VI DPR RI, Drs. H. Adang Daradjatun menghadiri Walimatus Safar Ust Suraji di Joglo Jakarta Barat pada Sabtu, 14 Juli 2018. Adang Dar...

Sabtu, 14 Juli 2018

Adang Daradjatun Hadiri Pembahasan PMN 2019

News image

  Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengusulkan tambahan penyertaan modal negara (PMN) 2019 untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT ...

Rabu, 11 Juli 2018

next
prev