Bahas RUU Penyiaran, Pemerintah Usulkan Migrasi Penyiaran Analog ke Penyiaran Digital Cetak E-mail
Berita Utama
Selasa, 04 April 2017 22:00

Adangdaradjatun.com (Selasa, 4 April 2017)Pada rapat harmonisasi, pembulatan dan pemantapan RUU Penyiaran di Badan Legislasi DPR RI, pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi mengusulkan penghentian siaran analog (analog switch off/ASO) dan melakukan migrasi ke penyiaran digital. Menurut pemerintah, migrasi ini diperlukan karena kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap frekuensi semakin meningkat.

“Dunia sudah berubah, perangkat teknologi analog sudah ditinggalkan.” ungkap Dr. Ismail, MT, Dirjen Sumber Daya dan Perangkat & Perangkat Pos Informatika (SDPPI), di Rapat Harmonisasi RUU Penyiaran, Baleg DPR RI, Selasa, 4 April 2017.

Menurut pemerintah, migrasi penyiaran analog ke digital mutlak dilakukan dewasa ini. Negara-negara lain telah melakukan migrasi penyiaran analog ke digital sedangkan Indonesia terhitung cukup terlambat dalam migrasi ini.

“Sudah 112 negara telah beralih ke digital, kalau kita tunda lagi, kita akan lebih terlambat.” Jelas Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI), dalam sesi pemaparan.

Selain alasan Indonesia sudah cukup tertinggal dengan negara lain, letak Indonesia yang rawan terjadi bencana alam juga menjadi alasan migrasi penyiaran analog ke digital. Hal ini karena dengan tetap diberlakukannya penyiaran analog, maka akan berimbas pada sistem frekuensi yang sempit dan berakibat pada tidak dapat digunakannya fasilitas-fasilitas pencegah dan penanggulangan bencana.

“Kita berada di ring of fire. Sedangkan kita tidak punya sistem frekuensi yang baik. Dan itu tidak dapat didukung jika kita tidak melakukan migrasi analog ke digital.” Jelas Dr. Ismail MT.

Pemerintah juga menjelaskan, dengan dialihkannya penyiaran analog ke penyiaran digital akan menambah pemasukan negara melalui Digital Devident.

“Dengan Digital Devident, pemerintah bisa mendapatkan pemasukan sampai 5 triliun per tahun.” ungkap Prof. Dr. Ahmad M. Ramli.

 


AddThis
 

Halal bi Halal di DPD PKS Jakarta Barat

News image

  Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk wilayah Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta yang terlet...

Minggu, 15 Juli 2018

Menghadiri Walimatus Safar

News image

Anggota Komisi VI DPR RI, Drs. H. Adang Daradjatun menghadiri Walimatus Safar Ust Suraji di Joglo Jakarta Barat pada Sabtu, 14 Juli 2018. Adang Dar...

Sabtu, 14 Juli 2018

Adang Daradjatun Hadiri Pembahasan PMN 2019

News image

  Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengusulkan tambahan penyertaan modal negara (PMN) 2019 untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT ...

Rabu, 11 Juli 2018

next
prev