RDP Komisi VI Dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Cetak E-mail
Berita Utama
Selasa, 06 Februari 2018 22:00

Komisi VI DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bpk. Aloysius Kiik Ro selaku Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Republik Indonesia untuk membahas kinerja operasional dan keuangan BUMN di dalam kedeputiannya yang masih dilakukan proses revitalisasi. Rapat diadakan pada hari Selasa, 6 Februari 2018, pukul 10.00WIB. Ada tujuh BUMN yang hadir dalam RDP ini, yaitu :

  1. PT Perusahaan Pengelola Aset / PPA (Persero), Bapak Henry Sitohang selaku Direktur Utama
  2. PT Kertas Kraft Aceh (Persero), Bapak Seto Karjanto selaku Direktur Utama
  3. PT IGLAS (Persero), Bapak Bambang selaku Direktur Utama
  4. PT Industri Sandang Nusantara (Persero), Bapak Robby E. Quento,selaku Direktur Utama
  5. PT Kertas Leces (Persero), Bapak Syarif selaku Direktur Utama
  6. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), Capt. Asep Ekanugraha sebagai Direktur Utama
  7. PT Survai Udara Penas (Persero), Bapak Daulat Musa selaku Direktur Utama

Dalam sesi pembahasan, Bpk. Drs. H. Adang Daradjatun sempat mengambil alih pimpinan RDP dikarenakan RDP berlangsung cukup lama dan pimpinan Komisi VI harus bergantian mengambil waktu istirahat.

Setelah presentasi ketujuh BUMN terlihat bahwa ada tiga BUMN yang kinerjanya sangat sulit dipertahankan, sehingga jika tidak dibubarkan, BUMN-BUMN tersebut harus terjun ke jalur usaha lain, namun masih dapat menjalankan tugas kemanfaatan masyarakat dan sebagai agent of developmen pemerintah. Salah satu contoh BUMN yang posisinya sulit meneruskan usahanya adalah PT Kertas Leces (Persero) yang usahanya adalah produsen kertas yang tergolong dalam “Industri Sunset” atau sudah terbenam karena kecenderungan pola konsumsi kertas dunia yang lama kelamaan turun drastis.

Kesimpulan yang diambil pada RDP ini diantaranya :

  1. Meminta Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN untuk melakukan perencanaan yang baik dalam restrukturisasi dan pengembangan usaha BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan dan profesional.
  2. Meminta ketujuh BUMN menyampaikan data aset yang dijual/dilepas/dipindah tangankan dan dasar hukum pelaksanaannya untuk dibahas di Panja Aset.
  3. Meminta ketujuh BUMN menyampaikan data aset yang disewakan, dikerjasamakan, dijaminkan serta yang dalam sengketa untuk dibahas di Panja Aset. (08/02/2018.TGN)

AddThis
 

Drs. H. Adang Daradjatun Hadiri Koordinasi Nasional DPP PKS

News image

Drs. H. Adang Daradjatun menghadiri Konsolidasi Nasional untuk mempersiapkan Pilpres dan Pileg 2019 yang diadakan oleh DPP Partai Keadilan Sejahtera...

Minggu, 14 Oktober 2018

Tablig Akbar Pencinta Rasulullah Bersama Drs. H. ADANG

News image

Majelis Pencinta Rasulullah mengadakan acara Tablig Akbar dalam rangka memperingati Bulan Muharam 1140H yang diadakan di Jl. H. Tiung, Tugu Utara, K...

Sabtu, 13 Oktober 2018

Pak Adang Hadiri Pengajian Forsiam, Pademangan Barat

News image

Bapak Drs. H. ADANG DARADJATUN selaku salah satu Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang terpilih dari Dapil DKI 3 yang meliputi d...

Kamis, 11 Oktober 2018

next
prev